3 hours ago
4
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementrian ATR BPN yang digelar di ruang sidang Komisi II DPR RI.
RDP tersebut dihadiri Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI, serta hadir pula secara langsung Mentri ATR BPN dan Sejumlah Dirjen di Kementerian ATR BPN dan juga para Kepala Kanwil ATR BPN SE Indonesia melalui Zoom meeting.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mengapresiasi Capaian Kementrian ATR BPN pada triwulan ke dua ini telah memberikan terobosan yang baik dalam hal peningkatan kinerja, namun tentunya masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, termasuk apa yang menjadi output dari outcam, sehingga bisa menjadi Pembelajaran dimasa depan.
Taufan Pawe juga menerangkan kalau baru beberapa waktu yang lalu anggota DPR RI termasuk dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan dalam rangka Reses, dan masyarakat sendiri telah memahami tugas dan fungsi dari Komisi II termasuk bermitra dengan ATR BPN.
"Alhamdulillah masyarakat di dapil kami telah paham dengan tugas dan fungsi Komisi II dimana salah satu mitra kerjanya itu ATR BPN, sehingga banyak yang menyampaikan kani persoalan sertifikat tanah,"katanya.
Taufan menuturkan, kalau salah satu persoalan sertifikat tanah ini yang jadi keluhan masyarakat lamanya proses penerbitan termasuk tidak efektifnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimana dalam Program tersebut mestinya Pemerintah harus pro aktif untuk menata dan juga bergerak, namun realitasnya masyarakat masih harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan sertifikat tersebut.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
