Pemerintah Terapkan 8 Kebijakan Efisiensi untuk Hadapi Gejolak Geopolitik, Analis Ingatkan Pentingnya Strategi Berkelanjutan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia merespons ketidakpastian geopolitik global dengan mengeluarkan delapan kebijakan efisiensi dan transformasi budaya kerja nasional yang mulai berlaku pada 1 April 2026. Kebijakan ini mencakup penerapan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat, pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, serta pemangkasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri secara signifikan.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dioptimalkan dengan penyediaan makanan segar selama lima hari dalam sepekan, sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan tatap muka penuh. Pemerintah juga melakukan refocusing anggaran dari belanja non-prioritas seperti rapat dan seremonial ke program produktif, yang diperkirakan dapat menghemat hingga Rp130,2 triliun. Dua kebijakan tambahan menargetkan ketahanan energi melalui gerakan efisiensi energi nasional dan percepatan implementasi program biodiesel B50.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio memberikan apresiasi atas ketenangan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu ini. Ia menilai respons yang tenang sangat penting, namun mengingatkan bahwa ketenangan tersebut harus dibarengi dengan kebijakan yang strategis, terukur, dan berkelanjutan agar dampak positifnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

"Apresiasi dengan ketenangan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu ini," kata Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, saat ditemui wartawan.