5 hours ago
4
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady
FAJAR.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah terus memperkuat pengelolaan keuangan negara melalui langkah strategis berupa prioritisasi dan refocusing serta efisiensi belanja kementerian dan lembaga. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas belanja negara agar lebih produktif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Kebijakan efisiensi anggaran digadang-gadang akan berimbas pada perlambatan perbaikan infrastruktur jalan di daerah. Situasi ini kemudian memunculkan kekhawatiran baru. Wakil rakyat di parlemen perbaikan jalan di daerah selama ini sangat bergantung pada dukungan pusat.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar Hamka B Kady turut menyoroti dampak kebijakan tersebut. Menurut Hamka, pembangunan infrastruktur tidak hanya harus dilihat dari sisi fisik semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mengingatkan kebijakan pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan upaya pemerataan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, ia mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperluas pelibatan kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah. Pasalnya, selama ini proyek-proyek strategis masih cenderung didominasi oleh badan usaha milik negara (BUMN), sehingga ruang bagi pelaku usaha daerah belum optimal.
Pelibatan kontraktor lokal kata Hamka, menjadi penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.
"Jangan pelaksananya BUMN terus. Pelaku lokal juga ingin bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan di daerahnya,” ujar Hamka dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo terkait evaluasi infrastruktur pasca Lebaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
