8 hours ago
9
Kader PDIP, Mohamad Guntur
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kader PDIP, Mohamad Guntur, blak-blakan mengenai dugaan pengadaan alat makan bernilai fantastis yang disebut mencapai triliunan rupiah.
Pernyataan tersebut memicu perdebatan publik, terutama soal transparansi dan rasionalitas penggunaan anggaran dalam program yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Guntur memulai pernyataannya dengan menyinggung pernyataan pejabat soal “inflasi pengamat”.
"Tidak usah dengarkan pejabat pokoknya ada itu. Tidak ada inflasi pengamat, yang ada surplus pejabat. Setiap warga negara berhak mengamati penyelenggara negara," ujar Guntur dikutip fajar.co.id, Minggu (12/4/2026).
Ia juga menyindir soal latar belakang pejabat yang dinilai tidak relevan. "Mau apa kek ijazahnya! Situ saja yang keahliannya merayap di tanah seperti laba-laba dan mengukur suhu kolam renang bisa masuk kabinet," sebutnya.
Ungkap Anggaran Alat Makan Rp4,19 Triliun
Guntur mengaku menemukan data pengadaan alat makan dalam jumlah besar melalui sistem resmi pemerintah.
"Tahun 2025, laman SiRUP LKPP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah) mencatat alokasi terbesar, Rp4,19 triliun untuk pengadaan alat makan bagi SPPG di Provinsi DI Yogyakarta," tukasnya.
Ia juga menyinggung besarnya porsi anggaran tersebut dibanding total program MBG.
"Total anggaran MBG atau BGN 2025 adalah Rp71 triliun. Berarti, 6 persen habis hanya untuk alat makan di Yogyakarta," imbuhnya.
Kata dia, angka tersebut tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan. "Rp4,19 triliun untuk 15 dapur artinya alat makan satu dapur Rp279 miliar, padahal biaya bangun satu dapur saja taruhlah cuma Rp1 miliar-Rp3 miliar," Guntur menuturkan.
