
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai janji yang dilontarkan pemerintah untuk menyelesaikan seluruh honorer, tampaknya tidak cukup membuat para honorer bisa tenang dan bersabar.
Para honorer itu bahkan terus menuntut agar pemerintah mempercepat kejelasan status mereka, baik untuk diangkat sebagai PNS, PPPK.
Desakan itu datang dari kalangan honorer R2/R3. Mereka menuntut percepatan pendataan PPPK paruh waktu.
Mereka juga mendesak pemerintah agar membuka pengisian daftar riwayat hidup (DRH) untuk penetapan NIP PPPK paruh waktu.
"Teman-teman guru honorer dan tenaga kependidikan berstatus R2 maupun R3 minta pemerintah segera mempercepat pengangkatan PPPK paruh waktu tahun ini," kata Ketum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) H Nasrullah Mukhtar kepada JPNN, Minggu (6/4).
Nasrullah mengungkapkan GTKN sudah menyurati DPR (Komisi II, Komisi X), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, serta semua kepala daerah kabupaten/kota.
Intinya, kata Nasrullah, minta dukungan agar proses pengisian DRH NIP PPPK paruh waktu dipercepat.
Sebab, makin cepat berproses, maka NIP PPPK paruh waktu kian cepat berproses menjadi ASN PPPK.
Nasrullah menegaskan seharusnya seluruh tenaga honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dijamin untuk diangkat PPPK maupun paruh waktu.
Nyatanya banyak honorer R2 dan R3 malah tidak terakomodasi pada seleksi PPPK 2024 tahap 1.
"Seluruh tenaga honorer R2 dan R3 yang sudah terdaftar di BKN harus segera mendapatkan kepastian status kepegawaiannya, termasuk pemberian NIP bagi yang memenuhi syarat," tegas Nasrullah.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: