1 month ago
47
Pemerhati politik dan kebangsaan, M. Rizal Fadillah,
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dan kebangsaan, Rizal Fadillah, blak-blakan bicara terkait dugaan adanya “republik dalam republik” yang menurutnya terjadi di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Jokowi.
Rizal mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto jika benar ada indikasi tindakan subversif di dalam negara.
Ia menegaskan bahwa bila hal tersebut diakui sebagai bentuk pengkhianatan, maka harus ada tindakan tegas.
"Sepakatkah Prabowo bahwa jika ada republik dalam republik itu sebuah pengkhiantan negara dan merupakan tindakan subversi? Jika ya tangkap penanggungjawabnya, siapapun itu," ujar Rizal kepada fajar.co.id, Rabu (3/12/2025).
Rizal kemudian menyinggung sejumlah nama yang disebutnya terkait dengan hal tersebut, termasuk beberapa tokoh purnawirawan dan pejabat.
“Ada bintang-bintang seperti Letjen Purn Sintong Panjaitan dan Mayjen Purn Hendardji Soepandji. Jend Luhut Panjaitan sudah pasti," sebutnya.
Ia juga menyeret nama Jokowi, yang dianggap memiliki keterkaitan dalam perkembangan kerja sama perusahaan tambang nikel antara Indonesia dan Tiongkok.
“Begitu juga Presiden Jokowi yang di masa pemerintahannya kerjasama PT Bintang Delapan Investama (Indonesia) dengan PT Tsingshan Group (Tiongkok) tersebut tumbuh besar," terangnya.
Rizal juga menaruh perhatiannya pada persoalan Bandara Khusus PT IMIP yang izinnya dicabut Kemenhub pada Oktober 2025.
Ia menegaskan, sejak beroperasi pada 2019, bandara tersebut beroperasi bebas tanpa pengawasan optimal.
“Artinya sejak beroperasi tahun 2019 bandara ini bebas mengangkut apapun untuk dalam dan luar negeri," tandasnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
