3 hours ago
8
Herwin Sudikta
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan utusan khusus di setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai sorotan dari sejumlah kalangan.
Seperti pegiat media sosial, Herwin Sudikta, ia menganggap bahwa kebijakan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru.
Khususnya, mengenai efektivitas sistem pengawasan yang selama ini sudah berjalan di lingkungan BUMN.
Terlalu Banyak Lembaga Pengawas
Herwin mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara maupun kinerja BUMN.
Baginya, keberadaan lembaga-lembaga tersebut seharusnya sudah cukup untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Padahal Indonesia sudah punya BPK, BPKP, Kementerian, BUMN, Komisaris, Auditor internal, bahkan KPK,” ujar Herwin dikutip fajar.co.id, Jumat (13/3/2026).
Di sisi lain, ia menyinggung rencana pemerintah yang ingin menambah lagi mekanisme pengawasan melalui penempatan utusan khusus presiden.
“Tapi sekarang mau ditambah lagi utusan khusus presiden di tiap BUMN,” tambahnya.
Dianalogikan Seperti CCTV Mengawasi CCTV
Herwin kemudian mengibaratkan rencana tersebut dengan situasi yang menurutnya kurang efektif.
Ia menyebut kebijakan tersebut seperti memasang alat pengawas untuk mengawasi alat pengawas lainnya.
“Ini seperti memasang CCTV untuk mengawasi CCTV,” timpalnya.
Tanda Ketidakpercayaan pada Sistem
Lebih jauh, Herwin menilai kebijakan tersebut mencerminkan persoalan klasik dalam praktik politik dan tata kelola pemerintahan.
