3 hours ago
1
Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga hingga Rp360 triliun.
Pemangkasan terbesar terjadi di Kementerian PU (80%), Otorita IKN (50%), Kemnaker (lebih dari 50%), dan BKN (35%).
Dana yang dipangkas itu akan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, beberapa lembaga tidak dipangkas di antaranya adalah Polri, DPR, dan Kemhan.
Sementara itu, beredar pula nota dinas di Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memuat perintah efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor yang berdampak terhadap anggaran operasional.
Langkah efisiensi ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menurut PLT Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, BKN memang melakukan pemangkasan anggaran hingga 35%.
Terkait hal itu warganet di media sosial juga meminta agar Presiden juga mengurangi jumlah kementerian, wakil menteri dan utusan khusus.
"Kalo memang mau efisiensi anggaran, kurangi juga kementerian, wakil menteri, urusan khusus dan badan2 lain yg gak perlu," tulis akun @umar_*** di instagram, dikutip Rabu (5/2/2025).
"Kenapa gak DPR aja sih⁉️ jujurly saya sebagai rakyat agak keberatan sihh tunjangan yang didapat DPR segede gaban dengan realita kerja yang terpublikasikan begitu² aja kadang malah kontroversial ga menunjukkan sisi wakil rakyat," saran netizen lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof Zudan Arif menekankan 10 (sepuluh) rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh BKN dalam menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
