2 days ago
14
Menhut Raja Juli Antoni dan Wamenhut Sulaiman Umar. Foto: ANTARA/HO-Kemenhut
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR RI memanggil Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni untuk memberikan penjelasan terkait bencana alam di Sumatera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).
Dalam rapat dengan anggota DPR RI iru, Raja Juli Antoni membeber 12 perusahaan yang dinilai berkontribusi memperparah bencana banjir bandang dan tanah longsor, khususnya di Sumatera Utara.
Raja Juli menegaskan, tim penegakan hukum (gakum) Kementerian Kehutanan tengah menelusuri indikasi pelanggaran yang dilakukan korporasi di kawasan hutan.
“Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara,” ujarnya.
Ia menegaskan, proses penegakan hukum akan segera dijalankan. Ia memastikan, akan menindaklanjuti laporan tersebut kepada DPR RI sebagai mitra kerja Kemenhut.
“Penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan. Gakum kami sedang ada di lapangan dan Insyaallah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi IV dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini,” tegasnya.
Meski mengungkap ada 12 perusahaan yang ditengarai melakukan pelanggaran, namun Menhut tidak merinci perusahaan apa saja yang dimaksud. Dia sekadar menyebut angka adanya 12 perusahaan yang diduga melanggar.
Selain temuan tersebut, Raja Juli juga membeberkan langkah pemerintah dalam melakukan penertiban perizinan sebagai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut pemerintah sebelumnya telah mencabut sejumlah izin pemanfaatan hutan bagi korporasi yang melakukan pelanggaran.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
