Said Didu Kritik MenLHK soal Sanksi Pemda Usut Bencana: Izin Itu Bukan dari Daerah, Tapi Pusat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, soal dugaan asal-usul kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatra memicu reaksi keras dari aktivis sekaligus mantan Sekretaris BUMN, Said Didu.

Hanif sebelumnya menjelaskan bahwa kayu-kayu besar yang ditemukan setelah banjir diduga kuat berasal dari pembukaan lahan sawit. Ia menyebut praktik zero burning membuat potongan kayu tidak dibakar, hanya ditumpuk di tepi lahan.

“Ada indikasi pembukaan-pembukaan kebun sawit yang menyisakan log-log karena memang kan zero burning sehingga kayu itu tidak dibakar, tapi dipinggirkan,” ujar Hanif di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Hanif juga mengatakan bahwa besarnya volume banjir membuat tumpukan kayu tersebut terseret, memperparah kerusakan yang terjadi.

“Ternyata banjirnya yang cukup besar mendorong itu menjadi bencana berlipat-lipat. Ini juga kami akan cek, jadi semua potensi akan kami cek,” tambahnya.

Maka kata dia, untuk memastikan penyelidikan kerusakan lingkungan akan menyentuh semua pihak, termasuk pemerintah daerah yang dianggap ikut mempengaruhi kondisi yang terjadi di Sumatra.

“Kita ada 3 hal. Jadi multidose, jadi mulai dari sanksi administrasi, kita akan kenakan ke pemerintah daerah. Jadi tidak lupa, kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah bila mana berdasarkan kajian scientific, dia kebijakannya memperburuk kondisi landscape,” kata Hanif.

Menanggapi hal itu, Mantan Sekretaris BUMN dan aktivis Said Didu. Melalui akun X miliknya, ia mempertanyakan mengapa pemerintah daerah justru menjadi sasaran, sementara kebijakan perizinan ada di tangan pusat.