Satu Tahun Pimpin Makassar, Munafri Pecahkan Rekor Tingkat Kepuasan Publik

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kepemimpinan Wali Kota Makassar dalam satu tahun ini, Munafri Arifuddin, mendapat dukungan tingkat kepuasan cukup tinggi. Hal ini tentunya terkait dengan program dan kebijakan pro-rakyat.

Berdasarkan hasil analisis Lembaga Survei Parameter Publik Indonesia (PPI) merilis hasil temuan dan analisis survei evaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakilnya, Kamis (19/2/2026), yang berlangsung di Hotel Mercure Makassar, Jalan AP Pettarani Makassar.

Survei ini dilakukan menjelang genap setahun masa kepemimpinan pasangan yang dikenal dengan akronim “Mulia”, tepat pada 20 Februari 2026.

Direktur PPI, Ras MD, menjelaskan bahwa survei digelar secara independen untuk mengukur tingkat realisasi tujuh program prioritas, respons publik terhadap kebijakan strategis, serta tingkat kepuasan (approval rating) masyarakat terhadap kepemimpinan Munafri–Aliyah.

“Survei ini memotret sejauh mana tujuh program prioritas berjalan, bagaimana respons publik terhadap kebijakan penertiban yang menjadi perbincangan, serta bagaimana persepsi umum masyarakat terhadap arah kepemimpinan saat ini,” ujar Ras.

Survei dilaksanakan pada 5–14 Februari 2026 dengan melibatkan 600 responden yang tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar. Margin of error tercatat sebesar 4,08 persen dengan tingkat kepercayaan di atas 95 persen.

Secara demografis, komposisi responden relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan. Mayoritas responden beragama Islam (di atas 95 persen), dengan distribusi usia, profesi, serta tingkat pendidikan yang dinilai merepresentasikan struktur sosial masyarakat Makassar.

“Proses pengumpulan hingga pengolahan data memakan waktu sekitar 9–10 hari, sehingga hasilnya masih sangat aktual,” paparnya.

Dalam pemetaan persepsi publik terhadap empat aspek kehidupan sosial di Makassar, PPI mencatat:
Kondisi politik: 73 persen responden menilai dalam kategori baik.
Kondisi ekonomi: 61,7 persen menilai baik, sementara 31,7 persen menilai buruk.
Keamanan:
Lebih dari 70 persen responden menyatakan kondisi keamanan baik, dan 24,3 persen menilai buruk.
Penegakan hukum (supremasi hukum): Lebih dari 74 persen menilai baik, sedangkan 15,8 persen menyatakan buruk.

“Secara umum, empat aspek ini berada dalam kategori baik. Namun persepsi negatif terhadap kondisi ekonomi yang menembus angka 30 persen menjadi catatan penting bagi pemerintah,” lanjut Ras.

Terkait isu paling mendesak di Kota Makassar, sebanyak 49,5 persen responden menyebut persoalan ekonomi sebagai masalah utama. Disusul isu keamanan (9,8 persen), pelayanan masyarakat (7,8 persen), infrastruktur (7,3 persen), lingkungan (7 persen), serta kesehatan dan pendidikan (masing-masing di bawah 5 persen).

Secara lebih spesifik, tiga persoalan yang paling dirasakan warga adalah tingginya harga kebutuhan pokok (35,2 persen), sulitnya lapangan pekerjaan (16,7 persen), dan persoalan banjir (15,3 persen).

Salah satu temuan utama survei ini adalah tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Munafri–Aliyah yang mencapai 80,1 persen. Artinya, delapan dari sepuluh warga Makassar menyatakan puas terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota.