FAJAR.CO.ID - Pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana penerapan kembali sekolah daring setelah Lebaran 2026, meski sempat dipertimbangkan sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Keputusan ini diambil untuk menghindari dampak negatif pembelajaran jarak jauh yang pernah terjadi selama pandemi Covid-19, terutama learning loss yang merugikan kualitas pendidikan nasional.
Pembatalan Sekolah Daring dan Alasan Pemerintah
Rencana pembelajaran jarak jauh yang sempat diwacanakan setelah libur Lebaran resmi tidak jadi diterapkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian yang memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap dilakukan secara tatap muka.
Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah ketertinggalan pembelajaran yang pernah terjadi saat pandemi, di mana sekolah daring menyebabkan penurunan standar pendidikan dan banyak tantangan bagi siswa dan guru.
Kritik Keras dari DPR terhadap Sekolah Daring
Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti dampak besar pembelajaran jarak jauh terhadap kualitas pendidikan Indonesia. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan pendidikan demi kebijakan jangka pendek seperti penghematan BBM.
"Saat Covid-19, standar pendidikan kita mundur hingga dua tahun. Kita belum punya cukup guru berkualitas, banyak anak tidak punya ruang belajar layak, dan biaya internet masih menjadi beban," katanya, Rabu, (25/3/2025).
Mardani juga menyoroti realita di lapangan, di mana banyak siswa tidak memiliki kamar belajar sendiri, kesulitan akses internet, serta bergantung pada kuota yang mahal.

















































