2 days ago
14
Aktivis perempuan, Ida Kusdianti
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia sepertinya tidak berhenti diterpa masalah. Belakangan ini publik dihebohkan oleh terbongkarnya bandara ilegal di Morowali.
Aktivis perempuan, Ida Kusdianti, mengatakan bahwa sejumlah keputusan politik di era Jokowi meninggalkan dampak serius bagi tata kelola pemerintahan dan sistem meritokrasi.
Dikatakan Ida, perubahan mekanisme penempatan jabatan publik yang tidak lagi berbasis meritokrasi menjadi awal persoalan yang lebih besar dalam penyelenggaraan negara.
“Kewenangan negara atas jabatan yang awalnya bersifat institusional berubah menjadi personalisasi," ujar Ida kepada fajar.co.id, Jumat (28/11/2025).
"Itulah awal kehancuran sebuah negara yang dilakukan Jokowi dan pembisiknya, seperti dibubarkannya Komisi ASN oleh Jokowi atas usulan Luhut Binsar Panjaitan,” tambahnya.
Ida mengingatkan bahwa Komisi ASN memiliki mandat konstitusional sebagai penjaga sistem meritokrasi, yang menurutnya kini terganggu.
“Meritokrasi adalah sistem sosial dan politik di mana posisi dan kekuasaan diberikan berdasarkan kemampuan dan prestasi individu, bukan karena faktor-faktor seperti kekayaan, keluarga, atau status sosial,” jelas Ida.
Ia menyebut hilangnya Komisi ASN berdampak pada proses penunjukan pejabat publik hingga rektor perguruan tinggi yang dinilainya semakin jauh dari prinsip keterbukaan dan kompetisi sehat.
Ida juga menyinggung temuan bandara ilegal di Morowali yang sempat memicu reaksi keras Menteri Pertahanan Syafri Sjamsoeddin.
“Jokowi telah merusak semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai-sampai perusahaan tambang ilegal mempunyai bandara sendiri yang tidak tersentuh oleh negara sehingga membuat murka Menteri Pertahanan Syafri Samsudin,” katanya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
