Soal Kasus Hasto, Said Abdullah: Jangan Giring Opini, Hormati Proses Hukum

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menegaskan bahwa kasus yang melibatkan Harun Masiku tidak ada kaitannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/12).

"Kami tidak perlu berspekulasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Ibu Ketua Umum," ujar Said Abdullah. Ia menegaskan bahwa opini yang menggiring Megawati dalam polemik ini tidak berdasar.

Said berharap semua pihak tetap menghormati proses hukum dan tidak membangun opini yang melampaui fakta. "NKRI dijaga atas dasar hukum, bukan kekuasaan atau pengadilan opini," tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kegaduhan dan polemik yang tidak proporsional dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang berdampak buruk pada persepsi rakyat dan pelaku pasar.

Dalam konteks ekonomi, Said Abdullah mengingatkan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan berat, termasuk tekanan pada masyarakat kelas menengah dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pasar menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar Pemerintah bisa bekerja dengan baik," katanya.

Ia juga mengomentari penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang disebut terkait kasus Harun Masiku. Menurut Said, isu ini tidak seharusnya dilebarkan menjadi pengadilan opini. "Mas Hasto sudah menyatakan akan patuh pada hukum dan telah membuktikannya dengan selalu memenuhi panggilan KPK," jelasnya.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: