3 hours ago
9
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis sosial Palti Hutabarat merespons sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan memenuhi kewajiban pembayaran utang proyek Kereta Cepat menggunakan APBN.
Palti menyebut Purbaya tampak tidak sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto.
Seperti diketahui, sebelumnya Prabowo menyatakan siap menanggung kewajiban negara dalam proyek kerja sama Indonesia-China tersebut.
“Tidak sependapat dengan Prabowo, Purbaya lebih memilih tidak membayar utang Whoosh,” ujar Palti di X @PaltiWest (17/11/2025).
Ia kemudian mempertanyakan apakah seorang menteri bisa menolak keputusan presiden dalam urusan sebesar proyek kereta cepat.
“Emangnya Purbaya bisa menolak perintah Prabowo yang siap menanggung utang Whoosh?” tandasnya.
Sebelumnya, Prof Mahfud MD, kembali angkat suara terkait polemik skema pembayaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang terus menjadi perbincangan publik.
Mahfud menegaskan bahwa apa pun mekanismenya, pemerintah memang memiliki kewajiban untuk melunasi biaya proyek kerja sama dengan Tiongkok.
"Pemerintah, dengan skema apapun, memang harus membayar biaya proyek Whoosh dengan China," ujar Mahfud di X @mohmahfudmd (16/11/2025).
Ia menekankan bahwa kontrak internasional yang telah ditandatangani mengikat secara hukum.
“Sebab kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU,” sebutnya.
Namun ia mengingatkan bahwa kewajiban pembayaran tersebut tidak boleh menutup upaya penegakan hukum terhadap indikasi penyimpangan dana dalam proyek tersebut.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
