7 Perintah Presiden Prabowo terkait Tata Kelola BUMN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI, Prabowo Subianto memberi atensi khusus terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Jumat (15/8).

Presiden Prabowo bahkan memberikan pernyataan keras terkait pengelolaan BUMN. Dia menyinggung banyak hal mulai dari aset, SDM, dan sejumlah hal penting lainnya di tubuh perusahaan plat merah tersebut.

Yang paling keras, Presiden Prabowo menyindir komisaris yang bisa mengantongi tantiem hingga Rp40 miliar setiap tahun, padahal yang sekali dalam sebulan mengikuti rapat.

"Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun," tegas Prabowo, yang langsung disambut sorakan "huuu" dari anggota DPR.

Prabowo menegaskan, dirinya telah memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus pemberian tantiem bagi direksi yang perusahaannya merugi.

Bahkan, bila perusahaan untung sekalipun, keuntungannya harus riil, bukan “untung akal-akalan”.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menekankan visi baru bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berorientasi pada efisiensi, keterbukaan, dan sumbangsih nyata terhadap keuangan negara.

Berikut ini instruksi penting Presiden Prabowo terkait tata kelola BUMN ke depan.

1. Optimalisasi Aset BUMN untuk APBN Sehat

Prabowo mengungkapkan, aset BUMN tercatat lebih dari US$1.000 triliun. Ia menilai kontribusi minimal US$50 miliar per tahun sudah cukup untuk menutup defisit APBN.

"Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang ada di BUMN-BUMN kita adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US$. Harusnya BUMN itu menyumbang minimal 50 miliar dollar… APBN kita tidak defisit, saudara-saudara."