
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Admin media sosial dari Partai Gerindra mendadak menjadi sorotan para netizen.
Hal ini lantaran beberapa komentar yang diunggahnya di media sosial terkait efisiensi anggaran dan pembahasan menuju PHK yang disorot.
Salah satu unggahan yang paling disorot saat memberikan respon dari keluhan Viralnya curhatan seorang penyiar RRI Pro 2 Ternate mengenai PHK tersebut menyita perhatian publik.
"Harusnya tidak begini buntut dari esiensi anggaran. Arahan Presiden untuk pengelolaan skal mencakup: 1. Identikasi dan Penghentian Belanja Pemerintah Tidak Esensial, Tidak Berdampak dan Bocor. 2. Pemusatan Kapasitas Fiskal Pemerintah untuk Belanja Prioritas 3. Pengelolaan Fiskal yang Adaptif Terhadap Situasi Global dan Nasional,"tulis Gerindra.
"Ini gap sangat besar antara Arahan Presiden dan Pelaksanaan," imbuhnya.
Terbaru admin Gerindra kembali memberikan respon terkait surat edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi belanja Kementerian.
“Sudah jelas, jadi bagi siapapun yang berusaha membelokkan maksud dan tujuan dari efisiensi ke arah PHK, adalah mereka yang tidak rela bahan bancakan dan mark up mereka selama ini sekaran terkena efisiensi. Upaya membuat opini bahkan sengaja mengimplementasikan arahan Presiden dengan tidak benar untuk membuat gaduh,” tulis admin Gerindra.
Hal ini kemudian mendapatkan respon dari pegiat media sosial, John Sitorus.
John Sitorus mempertanyakan terkait tugas dan fungsi dari admin media sosial Partai Gerindra itu sendiri.
Menurutnya, Admin Gerindra cuma memiliki tupoksi untuk membalas komentar receh follower bukan membahas hal seperti ini.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: