
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengungkap adanya temuan 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan, dapur fiktif ini merupakan permainan di balik penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih 'kuota penuh'.
Nurhadi menjelaskan, istilah 'kuota penuh' sebetulnya merupakan penolakan mendadak terhadap calon dapur yang sudah lulus survei. Namun ia menyesalkan, penolakan tersebut justru dimanfaatkan untuk menempatkan kepala dapur yang tak memiliki kompetensi memadai.
“Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan belum ada dapur, itu bukan salah teknis. Itu permainan yang mengunci kesempatan orang lain berkontribusi,” kata Nurhadi di Jakarta, dikutip pada Jumat (15/8/2025).
Ia membeberkan laporan dari lapangan terkait sejumlah calon dapur yang sudah berstatus lulus survei di akun resmi BGN, namun tiba-tiba mendapat penolakan dengan alasan kuota kecamatan penuh. Padahal kenyataannya, kata Nurhadi, lokasi yang dimaksud sama sekali belum memiliki bangunan dapur.
“Ini jelas kuota penuh fiktif. Faktanya, tidak ada pembangunan. Kalau alasannya kuota penuh, berarti ada tangan-tangan yang sengaja mengunci titik dapur itu,” tutur Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Temuan serupa juga diungkap oleh Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) Jawa Barat. Salah satu temuan FMMBG ialah titik dapur fiktif merujuk ke data pendaftaran penyedia makan bergizi. Data di portal resmi BGN tertulis informasi bahwa dapur sudah penuh, tetapi di lapangan banyak titik dapur yang belum dibangun, bahkan tidak pernah ada sama sekali.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: