3 weeks ago
22
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akhirnya buka suara terkait dinamika politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang tengah diwarnai isu pemakzulan Bupati Sudewo.
Tito menegaskan, setiap proses pemakzulan harus berjalan sesuai jalur hukum yang telah ditetapkan.
Ia mengaku tidak mempermasalahkan langkah DPRD Pati yang saat ini membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menggodok hak angket tersebut.
Hal ini diungkapkan Tito di Lapangan Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025) kemarin.
"Kalau ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan itu ada mekanismenya yaitu melalui DPR/DPRD. Saya dengar sudah membuat pansus, ya sudah kita ikutin saja itu," ujar Tito dikutip pada Jumat (15/8/2025).
Meski begitu, Tito mengingatkan agar situasi di Pati tetap aman dan terkendali. Ia meminta masyarakat menghindari tindakan anarkis di tengah proses politik yang berjalan.
Dikatakan Tito, Bupati Sudewo juga telah mengambil langkah meredakan ketegangan dengan mencabut kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 250 persen, sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
"Jaga situasi kondusif. Ingat, aturannya sudah dicabut," tandasnya.
Sebelumnya, pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, mengatakan bahwa demo besar-besaran di Kabupaten Pati bisa menjadi lampu kuning bagi pemerintah pusat.
"Saya melihat bahwa kejadian hari ini di Pati adalah cerminan isu nasional. Ini menjadi bahan yang harus menjadi perhatian bagi Prabowo," kata Heru kepada fajar.co.id, Rabu (13/8/2025).
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
