
FAJAR.CO.ID, SURABAYA -- Isu mengenai adanya dana puluhan triliun mengendal di bank milik sejumlah pemerintah daerah (pemda) terus menuai perbincangan.
Apalagi setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dengan tegas membantah data yang dipaparkan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana mengendap hingga Rp4,1 triliun Pemprov Jatim di bank.
Terkait persoalan dana mengendap di bank itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak pun angkat suara. Dia meminta seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terbuka secara transparan soal dana daerah yang mengendap di bank hingga menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Permintaan itu disampaikan Emil menanggapi pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (20/10).
Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, tercatat ada 15 daerah yang menyimpan dana besar di bank, di antaranya DKI Jakarta Rp14,68 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp4,17 triliun.
“Saya minta pemprov dan pemda buka-bukaan aja. SiLPA-nya tuh karena apa? Lebih baik begitu, daripada publik berpikir pemerintah mengabaikan pembayar pajak,” kata Emil di Surabaya, Rabu (22/10).
Menurut Emil, tingginya SiLPA di beberapa daerah tidak selalu menandakan lemahnya penyerapan anggaran. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah pencairan dana yang baru terjadi di akhir tahun anggaran, sehingga baru bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: