DPR Soroti Eksekusi Lahan di Makassar: Ada Apa di Balik Pengamanan 1.500 Polisi?

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Eksekusi lahan di Jalan AP Pettarani, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menuai kritik dari Komisi III DPR RI.

Salah satu anggotanya, Rudianto Lallo, menyoroti sejumlah kejanggalan, terutama terkait jumlah personel kepolisian yang dikerahkan dalam proses eksekusi tersebut.

Dikatakan RL, akronim namanya, pengerahan 1.500 aparat kepolisian dalam eksekusi lahan ini menimbulkan pertanyaan besar.

"Kok bisa eksekusi sampai menghadirkan 1.500 personel, seperti negara dalam keadaan darurat saja, banyak polisi. Ini ada apa?," ujar RL kepada awak media, Selasa (25/2/2025).

Ia juga mempertanyakan alasan aparat masih berjaga di lokasi setelah eksekusi selesai.

"Biasanya setelah eksekusi, aparat membubarkan diri. Tapi ini kok malah menjaga ruko-ruko? Seakan mereka jadi sekuriti lahan-lahan itu. Ada apa?," tambahnya.

Sebagai politisi Fraksi Nasdem sekaligus mantan Ketua DPRD Makassar, RL menegaskan bahwa keterlibatan aparat dalam kasus ini tidak lazim dan patut dicurigai ada kepentingan tertentu di baliknya.

"Kami di Komisi III sudah meminta kepolisian untuk tidak menjadi alat bagi kepentingan kelompok tertentu. Jangan sampai ada campur tangan yang tidak seharusnya dalam kasus ini," tegasnya.

Selain itu, ia juga menyinggung kemungkinan adanya mafia peradilan dan mafia tanah yang bermain di balik eksekusi ini.

"Putusan pengadilan yang kontroversial ini patut diduga ada mafia peradilan dan mafia tanah di dalamnya," katanya.

Lebih lanjut, RL menyoroti keabsahan kepemilikan tanah yang dieksekusi.