1 day ago
7
Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/app
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto terus mendapat desakan dari sejumlah pihak untuk melakukan evaluasi terhadap menteri di Kabinet Merah Putih.
Desakan itu semakin menguat di tengah kondisi Indonesia yang belakangan ini mendapat protes dari berbagai lapisan masyarakat. Para menteri yang kerap melontarkan pernyataan kontroversial minta segere dievaluasi.
Desakan salah satunya datang dari Forum Aktivis Indonesia (FAI). Dia menyebut, beberapa menteri yang ada di bawah rezim Prabowo Subianto perlu dievaluasi baik karena kinerja dinilai buruk, hingga pernyataan yang menuai kontroversi di masyarakay.
Diketahui, beberapa hari belakangan ini ramai aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat. Salah satu sasarannya terkait keputusan kementerian keuangan yang memutuskan menaikkan tunjangan perumahan anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan.
“Selain DPR, di kabinet juga banyak menteri yang kinerjanya buruk dan membuat rakyat menderita,” ujar Presidium FAI, Ramadhan Isa atau Dhani, Selasa (2/9).
Adapun beberapa menteri yang disebut Dhani perlu dievaluasi oleh Presiden Prabowo seperti Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menteri yang menjabat sejak era Jokowi ini dinilai gagal memberi masukan akurat soal kondisi keuangan negara, hingga kebijakan pajak yang justru semakin membebani masyarakat miskin.
Menteri lain yang perlu dievaluasi menurut Dhani yakni Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi Digital Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sebagai pejabat yang perlu dicopot.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
