Kenaikan PBB Imbas Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Negara dan Otonomi Daerah era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Prof Ryaas Rasyid buka-bukan. Terkait penyebab kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Menurutnya, penyebab utamanya karena uang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berkurang. Karena dilakukan efisiensi anggaran.

“Itu memang penyebab utamanya berkurangnya transfer keuangan ke daerah itu, dari pemerintah pusat,” kata Ryaas dikutip dari YouTube Abraham Samad Speak Up, Sabtu (23/8/2025).

Pakar Ilmu Politik dan Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu mengatakan pemerintah melakukan efisiensi tahun ini. Lalu berlanjut di APBN 2026.

“Pemerintah pusat itu kan tahun ini dan tahun depan juga akan kurang, sudah diumumkan kemarin,” ujarnya.

Menurutnya, efisiensi anggaran itu wajar saja.

“Jadi memang pemerintah pusat lagi melakukan efisiensi. Itu wajar-wajar saja,” ucapnya.

Namun ia menilai ada persoalan di situ.

“Masalahnya adalah sosialisasi kepada daerah itu tidak intensif. Tidak cukup memberi pemahaman kepada mereka,” terangnya.

Karena tak ada pemahaman yang baik, ia menyebut pemerintah daerah panik. Karena tak punya anggaran cukup untuk programnya.

“Jadi mereka itu panik. Orang daerah itu panik. Dalam kasus Pati itu, karena dia punya proyek-proyek. Kalau enggak salah ada proyek pembangunan apa-apa gitu, yang terpaksa harus dai tunda karena uangnya tidak ada,” jelas Ryaas.

Di sisi lain, kepala daerah mesti menunaikan janji politiknya. Di situlah ide kenaikan PBB muncul.