Kritik Instruksi Megawati, Sigit Widodo: Jangan Sampai Kepala Daerah Jadi Ubur-ubur Ikan Lele

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo, memberikan respons soal keputusan pemangkasan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang menjadi tujuh hari.

Ia juga mengkritik instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, meminta kadernya yang terpilih dalam Pilkada untuk tidak mengikuti program tersebut.

Akibatnya, 126 Kelapa Daerah yang terpilih harus mengikuti perintah Megawati dan tidak ikut dalam retret di Magelang.

"Kok bisa-bisanya membela instruksi mutungan dengan alasan mendukung efisiensi?," ujar Sigit di X @sigitwid (21/2/2025).

Kata Sigit, program retreat selama seminggu di Magelang justru lebih efisien dibandingkan pembekalan kepala daerah sebelumnya.

Seperti diketahui, biasanya pembekalan Kepala Daerah berlangsung hingga dua minggu di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau satu bulan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

"Retreat seminggu di Magelang justru efisiensi. Ada penghematan hingga ratusan miliar rupiah di sini," tukasnya.

Sigit juga menyoroti peran Kepala Daerah yang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang membela figur yang terjerat kasus hukum yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Kepala daerah yang sudah diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin. Masak lebih memilih membela tersangka pemberi suap (Megawati Soekarnoputri) yang menghalangi penyidikan korupsi daripada kepentingan rakyat daerahnya?," cetusnya.

Ia kemudian memberikan pernyataan dengan pesan simbolik, mengingatkan agar kepala daerah tidak terjebak dalam kepentingan politik yang merugikan rakyat.