Masuk Pos Pendidikan, MBG Dianggap Bisa Jadi Akal-akalan APBN

8 hours ago 11
ILUSTRASI SISWA SEKOLAH - (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Advokat Rahmat SN melontarkan kritik keras terhadap klaim Wakil Menteri Haji dan Umrah Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menyebut isu pemangkasan anggaran pendidikan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai tidak berdasar.

Melalui akun X pribadinya, Rahmat mempertanyakan lonjakan anggaran pendidikan 2026 yang disebut-sebut menembus Rp769 triliun.

Anggaran Pendidikan 2026 Rp769 T Investasi atau Akal-akalan?

Dikatakan Rahmat, kenaikan anggaran tersebut perlu dicermati secara kritis.

“Anggaran makan numpang, Pemerintah bangga anggaran naik, padahal Rp223,6 Triliun (Hampir 30 persen) isinya cuma buat bagi-bagi makanan,” ujar Rahmat dikutip fajar.co.id, Selasa (17/2/2026).

Rahmat menduga anggaran makan dimasukkan ke dalam pos pendidikan agar ketentuan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan terlihat terpenuhi.

“Anggaran makan dimasukkan ke pos pendidikan supaya kewajiban 20 persen APBN kelihatan terpenuhi,” sebutnya.

Ia pun menyentil dampak kebijakan tersebut terhadap substansi pendidikan.

“Hasilnya, anggaran pendidikan terlihat besar di atas kertas, tapi isinya bukan buat belajar," imbuhnya.

Perut Kenyang, Otak Tetap Kosong

Dalam pandangannya, fokus kebijakan kini bergeser dari peningkatan kualitas guru ke urusan logistik dapur.

Ia bahkan menyinggung besarnya alokasi makan gratis yang disebut hampir menyamai total gaji guru se-Indonesia.

“Nasib guru honorer masih abu-abu, tapi urusan susu dan telur jadi prioritas nomor satu,” sesalnya.

Rahmat juga menaruh perhatiannya pada potensi persoalan tata kelola di lapangan.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:

Read Entire Article
Rakyat news| | | |