Pelajar di Papua Tolak Makan Bergizi Gratis, Faizal Assegaf: Tidak Boleh Ada Intervensi Atas Kemandirian Otonomi Daerah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Siswa SMP dan SMA di Kabupaten Nabire, Papua, menolak program makan bergizi gratis (MBG). Mereka pun menggelar aksi demontrasi, Senin, (17/2/2025).

Menanggapi hal itu, Kritikus Faizal Assegaf punya pernyataan menarik terkait penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.

Melalui cuitan di akun X pribadinya, Faisal Assegaf menjelaskan terkait perbedaan Gubernur, Bupati/Walikota yang dianggapnya setara dengan Presiden.

Pemimpin-pemimpin ini sama-sama dipilih oleh rakyat. Namun, hal yang membedakan terletak di kewenangan masing-masing.

“Gubernur & Bupati/Walikota setara dengan Presiden, sama-sama dipilih oleh rakyat,” tulisnya dikutip Selasa (18/2/2025).

“Hanya perbedaan peran, pembagian kewenangan pemerintah pusat & hak-hak yang dimiliki daerah atas prinsip keadilan,” jelasnya.

Adanya kewenangan-kewenangan ini yang tentu menjadi batasan agar tidak didominasi oleh Pemerintah pusat untuk berbagai hal.

“Idealnya desentralisasi bertindak mencegah dominasi pemerintah pusat. Demi melindungi kekayaan alam, budaya serta seluruh potensi yang tersedia,” tuturnya.

Karena itu, adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden masih perlu adanya peran tambahan dari Menteri atau sebagai.

Ditegaskan juga terkait kebijakan yang dikeluarkan tidak boleh bersifat intervensi khususnya untuk kemandirian otonomi daerah

“Kebijakan presiden atau peran pemantu presiden (menteri, dll), tidak boleh bersifat intervensi atas kemandirian otonomi daerah. Harus ditolak,” terangnya.

(Erfyansyah/fajar)