1 week ago
16
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung (DPR).
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tercatat sekitar Rp234 triliun anggaran daerah yang mengendap di perbankan, baik pusat maupun daerah, sehingga belum digunakan secara optimal. Hal ini memicu polemik dan gesekan antara pusat dan daerah.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola dana pembangunan, terutama terkait fenomena dana daerah yang tidak terserap.
Hal ini disampaikannya dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk “Dari Mengendap ke Berdampak: Optimalisasi Anggaran Pemda untuk Pembangunan” yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Selain Ahmad Doli, Acara ini turut menghadirkan Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago dan Akmal Irawan (Jurnalis MNC Trijaya) sebagai moderator.
“Misinya adalah agar pembangunan di seluruh wilayah bisa berkesinambungan dan berkelanjutan. Kita berharap percepatan pembangunan daerah dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Namun, ironinya, masih ada ratusan triliun rupiah dana APBD yang mengendap di bank,” ujar Doli.
Politisi Fraksi Golkar ini memaparkan bahwa kondisi tersebut menjadi kontradiktif ketika di satu sisi pemerintah daerah mengaku kekurangan dana, tetapi di sisi lain masih terdapat anggaran yang tidak terserap.
Ia menilai hal itu perlu segera dijelaskan agar tidak menimbulkan kebingungan publik maupun distorsi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
