2 months ago
57
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie (tengah), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams (kiri), dan akademisi bidang hukum Bintan R. Saragih (kanan) saat dilantik jadi anggota MKMK di Jakarta, Selasa (24/10/2023). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyoroti langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Dikatakan Jimly, kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan relevansi penggunaan APBN maupun APBD di seluruh Indonesia.
"Baik untuk dimanfaatkan evaluasi total kualitas dan relevansi anggaran APBN dan APBD seluruh Indonesia dengan tujuan dan sasaran pembangunan," ujar Jimly di X @JimlyAs (13/2/2025).
Jimly mengungkapkan bahwa sejak era reformasi, sekitar 50 persen anggaran negara dinilai mubazir dan tidak benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
"Sejak reformasi, terdapat setidaknya sekitar 50 persen anggaran mubazir yang tidak berguna untuk rakyat," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dengan memangkas anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,7 triliun.
Pemangkasan ini mencakup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta dana transfer ke daerah senilai Rp50,6 triliun.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pos belanja perjalanan dinas dan ATK juga dipangkas signifikan.
"Masyarakat terkejut. Banyak pihak prihatin, pemangkasan anggaran ini akan membuat ekonomi kontraksi," ujar Anthony kepada fajar.co.id, Senin (10/2/2025).
Dikatakan Anthony, langkah Presiden Prabowo seolah-olah bahwa akan mengurangi total belanja negara secara keseluruhan.
"Tetapi, keprihatinan tersebut tidak ada dasarnya," ucapnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
