Respons Pernyataan SBY soal TNI Aktif Harus Mundur jika Masuk Pemerintahan, Kemhan Tegaskan Tidak Ada Niat Kembalikan Dwifungsi ABRI

FAJAR.CO.ID JAKARTA -- Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyampaikan respons atas pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut TNI aktif harus mundur jika masuk pemerintahan.

Secara tegas, mereka menyatakan bahwa Kemhan dan TNI tidak berniat mengembalikan dwifungsi ABRI.

Sebelumnya, Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan bahwa militer aktif harus mundur, bila memutuskan masuk dalam pemerintahan atau dunia politik.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Setjen Kemhan), Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media pada Selasa (25/2). Dia menyampaikan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin memang belum memberikan pernyataan khusus terkait hal itu.

Namun demikian, Frega menyatakan bahwa, pihaknya melihat bahwa yang perlu diingat dan digarisbawahi adalah niat Kemhan maupun TNI. Mereka tidak memiliki niatan atau pikiran untuk mengembalikan dwifungsi ABRI.

”Kementerian Pertahanan dan TNI tidak ada sama sekali niat untuk yang dikhawatirkan masyarakat, bahwa ada dwifungsi TNI atau mengembalikan dwifungsi ABRI,” tegasnya.

Prinsipnya, lanjut Frega, Kemhan dan TNI menjalankan tugas untuk menjaga kedaulatan. Dia menyatakan, saat ini kedaulatan bukan hanya sebatas fisik. Bentuknya sudah berevolusi.

Mulai kedaulatan biologi, politik, ekonomi, sosial budaya, digital, informasi, dan kedaulatan lainnya. Termasuk di antaranya kedaulatan pangan yang tengah diupayakan oleh pemerintah.