Riyono Caping Minta Pemerintah Jamin Stok dan Harga Sembako Jelang Ramadan 2026

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sedikitnya 85 kabupaten/kota di Indonesia masih tercatat mengalami defisit pangan berdasarkan catatan Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2026 yang merujuk pada survei Badan Pangan Nasional (Bapanas) 2025. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan dan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama di wilayah Indonesia timur.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono Caping, menegaskan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat. Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo sebagai salah satu langkah bertahap untuk memastikan hak dasar tersebut terpenuhi.

“Pangan adalah hak asasi manusia. Negara wajib hadir menyediakan pangan bagi rakyatnya. Stok pangan harus terjamin dari perkotaan hingga perdesaan, dari daerah maju sampai daerah terluar dan tertinggal,” ujar Riyono kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

Data Bapanas menunjukkan, dari 85 kabupaten/kota yang masuk kategori defisit pangan, sebagian besar berada di kawasan timur Indonesia. Papua tercatat memiliki tingkat defisit pangan tertinggi sebesar 35,6 persen, disusul Maluku 30,27 persen.

Defisit pangan, menurut Riyono, terjadi ketika suatu wilayah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi sendiri. Ketimpangan antara produksi, stok, akses distribusi, dan daya beli masyarakat berpotensi memicu lonjakan harga yang tidak wajar hingga kelangkaan komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, dan gula.