Soroti Tantiem Komisaris BUMN, Presiden Prabowo: Memilih Istilah Asing Supaya Kita Tidak Mengerti

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Jabatan direksi, komisaris, hingga dewan komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi salah satu sorotan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo bahkan terkesan mengeluhkan fenomena BUMN yang tak kunjung surplus tetapi sebaliknya terus mengalami kerugian. Ironisnya, meski terus merugi, BUMN tersebut tetap memiliki banyak komisaris.

Sorotan terhadap komisaris di BUMN itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). "Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget," kata Prabowo, Jumat.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku saat ini hanya memperbolehkan paling banyak enam komisaris di sebuah BUMN. "Paling banyak enam orang. Kalau bisa cukup empat atau lima," ujar Prabowo.

Dia juga menegaskan, pihaknya juga akan menghilangkan tantiem bagi komisaris di BUMN demi efisiensi anggaran.

"Saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti itu tantiem. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," ujar Prabowo.

Mantan Menteri Pertahana itu bahkan heran dengan besaran tantiem para komisaris BUMN tersebut. "Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun," kata dia.

Prabowo pun telah memerintahkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menyetop tantiem bagi komisaris, bahkan direksi BUMN saat perusahaan pelat merah tempat mereka bertugas mengalami kerugian.

"Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksinya pun tidak perlu tantiem kalau rugi," ujar eks Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu.