1 week ago
18
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Akbar Faizal kembali membuat pernyataan tajam di publik terkait kasus sertifikat atas laut di kawasan PIK-2.
Akbar menyoroti respons mantan Menteri BPN-ATR yang dinilainya berlomba-lomba melepaskan tanggung jawab.
"Para mantan menteri BPN-ATR berlomba menjelaskan rentang masa tahun kerja mereka," ujar Akbar di X @akbarfaizal68 (23/1/2025).
Hal ini, lanjutnya, seolah dilakukan untuk menghindari sorotan publik dan gugatan yang kian mencuat akibat kontroversi sertifikat atas laut di kawasan tersebut.
Akbar tak segan melayangkan kritik tajam kepada para pejabat tersebut.
"Melelahkan betul kualitas para pejabat yang selalu gagah perkasa di depan kamera ini," sindirnya.
Kasus sertifikat atas laut yang terungkap di PIK-2 memicu perdebatan panas di tengah masyarakat.
Sertifikat tersebut dinilai menyalahi aturan dan menciptakan polemik yang menyeret nama-nama besar, termasuk sejumlah pejabat pemerintahan sebelumnya.
Sebelumnya, ratusan sertifikat tanah di kawasan pagar laut Tangerang disebut diterbitkan oleh dua Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 2022 dan 2023.
Pengacara Boyamin Saiman mengungkapkan, meskipun surat keputusan menteri menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (SHM), kedua menteri tersebut tidak termasuk dalam laporan dugaan korupsi yang disampaikan ke KPK.
Boyamin memastikan penerbitan sertifikat tersebut tidak terjadi pada era Nusron Wahid.
"Dalam laporan saya, saya sebutkan dua menteri, tetapi yang jelas bukan Pak Nusron Wahid," ujar Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/1/2025).
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
