1 week ago
13
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Banjir di Ibukota Nusantara (IKN) yang membuat bandara Very Very Important Person (VVIP) berlumpur mendadak menjadi perhatian publik.
Meskipun peristiwa itu terjadi pada 24 Januari 2025 lalu, tapi perbincangan di jagat media khususnya di X terus ramai hingga hari ini.
Tidak sedikit yang menyinggung kesiapan IKN menjadi ibukota negara dan menyebutnya terlalu dipaksakan hingga menelan anggaran super besar.
Hal senada diungkapkan Politikus PDIP Ferdinand Hutahean. Melihat banjir tersebut, ia menyebut bahwa IKN tidak siap dan tidak layak.
"Okelah dari sisi arsitekturnya didesain sedemikian rupa, keren desainnya segala macam. Tetapi alamnya, lingkungannya menurut saya saat ini tidak layak menjadi sebuah ibukota," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (29/1/2025).
Blak-blakan, Ferdinand mengatakan bahwa mega proyek IKN bisa disebut masuk akal jika dijadikan kota baru. Bukan ibukota negara.
"Kalau hanya sekadar menjadi kota baru, itu layak. Untuk kemajuan pembangunan di wilayah timur Indonesia," sebutnya.
Fakta yang terlihat di publik saat ini, kata Ferdinand, menegaskan bahwa pembangunannya tidak bisa dilanjutkan. Terlebih ketika nantinya pusat pemerintahan berkantor di sana.
"Kalau dijadikan ibukota negara, bagaimana bandaranya kalau banjir terus ada hal yang sangat penting. Bagaimana Presiden akan pergi, tamu negara akan sampai ke sana," cetusnya.
Ferdinand bilang, jika pemerintah serius ingin membenahi Indonesia, maka perlu untuk melakukan kajian terkait IKN.
"IKN ini memang perlu dikaji dalam UU, kalau perlu dibatalkan. Pemindahan ibukota ibukota dibatalkan. Biarkan Jakarta tetap ibukota," Ferdinand menuturkan.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
