3 days ago
10
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Narasi bahwa APBD DKI Jakarta cukup untuk memberikan Rp10 juta kepada setiap keluarga dinilai sebagai hal blunder yang disampaikan seorang gubernur.
Peneliti Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, Hendrawan Saragi, menyampaikan bahwa pernyataan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi itu sebagai wacana populis.
Menurutnya, ide ini memang terdengar menarik dan mudah dicerna publik, tetapi tidak mencerminkan kebijakan fiskal yang bijak.
“Dari 10 juta penduduk Jakarta, terdapat sekitar 2 juta kepala keluarga. Dengan menghitung Rp10 juta per kepala keluarga, totalnya Rp20 triliun,” kata Hendrawan sebagaimana dikutip dari JawaPos.com, Minggu (18/5/2025).
“Tapi ini bukan komitmen resmi, melainkan janji populis dengan simplifikasi angka,” tambahnya.
Menurut Hendrawan, retorika seperti ini memang efektif menarik simpati masyarakat, terutama mereka yang berharap pada bantuan langsung. Namun, publik harus menyadari bahwa kebijakan fiskal tidak bisa dibuat hanya berdasarkan angka-angka yang menarik secara retorik, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Ia menjelaskan, bantuan langsung tunai semacam itu setara dengan menyuntikkan dana Rp20 triliun secara langsung ke dalam perekonomian Jakarta.
“Bantuan seperti suntikan Rp20 triliun ke dalam ekonomi dapat memicu inflasi dengan meningkatkan permintaan agregat tanpa diimbangi peningkatan pasokan,” ungkap Hendrawan.
Ia menyebut, inflasi yang tinggi justru akan merugikan masyarakat berpenghasilan rendah karena daya beli mereka semakin tergerus. Hendrawan menyoroti bahwa APBD DKI Jakarta tahun 2025 mencapai Rp 91,34 triliun, yang sebagian besar bersumber dari pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak kendaraan bermotor.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
