Dana Transfer Daerah Dipangkas, Rano Karno Sebut Sejumlah Proyek Ditangguhkan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kebijaan efisiensi dana transfer daerah (DAD) yang diberlakukann pemerintah daerah, dipastikan akan mempengaruhi program yang telah dirancang pemerintah. Terutama yang memang mengandalkan DAD tersebut.

Terkait kebijakan itu, Pemprov DKI segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.

''Semua sudah tahulah bahwa pemerintah pusat akan meminta kepada semua pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi. Nah, itu yang harus kami sikapi seger,'' ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

Bang Doel mengatakan, pemotongan itu juga akan segera dibahas bersama legislatif. Terlebih, sebelumnya, sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait angka Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 itu mencapai Rp95,53 triliun, yang didalamnya sudah termasuk dana transfer yang dipotong tersebut.

''Hari Senin akan mulai dibicarakan dengan DPRD DKI. Tapi, pada dasarnya, seluruh DPRD se-Indonesia sudah tahu akan ada pemotongan,'' tambah Rano.

Ditambahkan, menyikapi pemotongan dana transfer oleh Kementerian Keuangan itu, Rano Karno menyebutkan, Pemprov DKI akan menyusun ulang skala prioritas pembangunan.
Menurutnya, beberapa proyek-proyek vital seperti penyediaan air bersih dan pengembangan MRT akan tetap menjadi prioritas utama.

''Tinggal kami pilih mana yang harus kami prioritas. Air itu prioritas, MRT juga bagian dari prioritas,'' katanya.

Untuk proyek-proyek lain yang dinilai belum mendesak akan dievaluasi dan kemungkinan besar ditunda pelaksanaannya. “Yang tidak terlalu utama, kami harus postpone. Postpone artinya kita tunda. Itu saja,” tambahnya.