
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kalangan honorer menolak keras keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hasil seleksi 2024.
Sebagai bentuk penolakan mereka, para honorer ini akan melakukan demo besar-besaran secara nasional pada 18 Maret 2025. Demo nasional ini disebut-sebut bakal melibatkan belasan ribu honorer.
Menurut Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), sesuai hasil koordinasi dengan forum-forum maupun aliansi honorer, demo 18 Maret ini akan dimaksimalkan jumlah massanya.
"10 ribu honorer Kabupaten Bekasi siap tumpah ruah di Kantor Ibu MenPAN-RB Rini Widyantini," kata Fadlun dilansir dari JPNN, Selasa (11/3/2025).
Para honorer Kabupaten Bekasi ini merupakan gabungan lintas instansi. Ada guru, tenaga teknis, nakes, Satpol PP, petugas Damkar, dan lainnya. Mereka akan dipimpin Firmansyah.
Fadlun menegaskan, target utama demo nasional ini ialah kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Nantinya semua honorer dari berbagai forum dan daerah akan bertemu di Jakarta. Kemudian menyampaikan aspirasi utama, yaitu menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 pada Maret 2025," tegasnya.
Dia mengimbau honorer yang ingin memperjuangkan nasibnya untuk tidak takut bersuara. Jangan juga takut dengan upaya penggembosan. "Menyalurkan aspirasi lewat demo itu dilindungi undang-undang, dengan catatan tidak anarkistis. Pemerintah juga jangan alergi untuk dikritik," tegasnya.
Demo nasional bertajuk Aliansi Merah Putih menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 dikomandani ketum FKBPPPN.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: