Gencatan Senjata di Gaza Gagal Gegara Veto AS, Anas Urbaningrum Sentil Negara Polisi HAM tapi Penindas Kemanusiaan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gencatan senjata di Gaza tanpa syarat dan permanen gagal gara-gara veto Amerika Serikat (AS). Itu mendapat kecaman publik.

Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum menyebut AS polisi HAM. Tapi juga penindas kemanusiaan.

“Negara pengkhutbah dan polisi HAM, tetapi pemerintahnya setia sebagai pembela dan pendukung utama penista, perusak, peleceh dan penindas kemanusiaan. Mikir!” kata Anas dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (20/9/2025).

Ia mengungkapkan hak veto mestinya rasional. Selain itu punya argumentasi.

“Hak veto musti diselenggarakan dengan rasionalitas dan argumen baru,” ucapnya.

Ia memberi contoh.

“Misalnya untuk mencegah perang, menghentikan imperalisme dan pembersihan etnis,” paparnya.

Baginya, hak istimewa AS karena merupakan pemenang perang dunia sudah usang.

“Perspektif lama sebagai hak istimewa pemenang Perang Dunia Kedua sudah usang. Apalagi digunakan dengan semena-mena dan semaunya sendiri,” ucapnya.

Anas mengusul opsi agar hak veto dihapuskan. Karena dinilainya tiap anggota Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) setara.

“Atau dihapus saja hak veto. Karena semua Anggota PBB berstatus setara,” pungkasnya.

Diketahui, pada Kamis lalu (18/9/2025) memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait gencatan senjata segera.

Resolusi itu juga menuntut Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina. Teks yang disusun oleh 10 dari 15 anggota dewan juga akan menuntut pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditawan oleh Hamas dan kelompok lain.