1 day ago
6
Anggota DPR dari Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto.
FAJAR.CO.ID -- Tiga partai besar menyatakan siap untuk menghapus tunjangan anggota DPR yang dianggap telah melukai rasa keadilan rakyat. Ketiga partai tersebut yakni, Partai Gerindra, PDIP, dan PKS. Lalu, bagaimana partai lain seperti Golkar, Nasdem, PAN, dan PKB?
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Budisatrio Djiwandono, menegaskan komitmen untuk menghentikan tunjangan anggota dewan yang dinilai menciderai rasa keadilan publik.
Keputusan ini sebagai bentuk respons atas gelombang aksi demonstrasi dan kemarahan rakyat yang semakin meluas pasca-insiden demonstrasi di berbagai daerah.
"Kami mendengar suara rakyat yang kecewa terhadap tunjangan-tunjangan mewah yang dirasa tidak pantas di tengah penderitaan masyarakat. Fraksi Gerindra siap meninjau ulang, bahkan menghentikan tunjangan yang tidak sesuai dengan keadilan,” tegas Budisatrio dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).
Tak lupa, Budisatrio Djiwandono juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik karena peran DPR, termasuk Fraksi Gerindra, dinilai belum sepenuhnya maksimal dalam menyerap aspirasi rakyat.
"Kami sadar, demokrasi menuntut kami untuk melindungi kebebasan berpendapat, bukan sekadar mendengarnya,” ujarnya.
Budisatrio menilai tragedi yang menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka di berbagai kota merupakan sinyal kuat bahwa sistem pengelolaan negara harus segera diperbaiki.
Dia juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban yang meninggal maupun terluka dalam demonstrasi di Jakarta, Makassar, dan sejumlah daerah lainnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
