2 months ago
65
Pagar laut di Tengarang. (IST)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kembali menyemprot mantan Presiden Jokowi yang menanggapi pencabutan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di kawasan laut Tangerang.
Dikatakan Ferdinand, komentar Jokowi tersebut tidak pantas dilontarkan oleh seorang mantan kepala negara.
"Karena perintah pencabutan itu keluar dari Presiden Prabowo. Jadi makanya Menteri ATR/BPN melakukan pencabutan sertifikat tersebut dengan alasan cacat materil dan formil," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Sabtu (25/1/2025).
Ferdinand mengkritik fokus Jokowi yang tampaknya lebih melihat legalitas proses penerbitan sertifikat tersebut.
"Bukan masalah cacatnya yang mau kita lihat, tapi ini terkait pernyataan Jokowi yang cenderung melihat prosesnya," sebutnya.
Jokowi sebelumnya menyebut pentingnya memastikan prosedur legal sudah dilalui, mulai dari tingkat kelurahan hingga kementerian.
"Menyampaikan seolah-olah porses itu sudah dilalui dari bawah sampai ke atas," lanjut Ferdinand.
Namun, Ferdinand berpendapat bahwa pernyataan tersebut justru terkesan membela pihak-pihak yang menerbitkan sertifikat tersebut.
"Artinya itu sertifikat legal. Komentar ini sangat ingin bertujuan mendegradasi perintah Prabowo. Pertanyaan saya, ada apa dengan Jokowi," Ferdinand menuturkan.
"Mengapa dia terkesan membela meskipun sebetulnya narasinya formil, tapi tersirat di sana ada tujuan untuk membela sertifikat tersebut," tambahnya.
Lebih lanjut, Ferdinand menyebut adanya kemungkinan keterkaitan antara Jokowi dan pengusaha Aguan, yang diduga memiliki hubungan dengan lahan yang bermasalah tersebut.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
