Kasus Pagar Laut Tak Sentuh Pejabat Level Tinggi, Politisi PKS: Cuma Lelucon Drakor Nggak Seru

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, mempertanyakan perkembangan kasus pagar laut di Tangerang, yang menyeret Kepala Desa (Kades) Kohod sebagai tersangka.

Ia meragukan apakah kasus ini benar-benar akan diusut tuntas atau hanya berhenti di level Kades.

"Apakah Kades Kohod rela pasang badan, atau akan nyanyi terkait aktor intelektual kasus pagar laut?," ujar Mulyanto di X @pakmul63 (27/2/2025).

Ia menilai aneh jika kasus ini hanya menjerat seorang kepala desa, sementara Presiden sendiri yang telah menginstruksikan Marinir untuk membongkar pagar laut tersebut.

"Masak cuma berhenti di tersangka selevel Kades. Padahal Presiden yang perintahkan Marinir bongkar pagar laut," cetusnya.

Selain itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) juga telah turun tangan untuk memeriksa status Hak Guna Bangunan (SHGB) lahan yang menjadi sengketa.

"Juga Menteri ATR langsung periksa SHGB pagar laut," imbuhnya.

Mulyanto bilang, kasus ini seperti drama Korea (drakor) yang kurang menarik karena dinilai tidak menyentuh aktor-aktor besar di balik proyek tersebut.

"Cuma lelucon drakor. Nggak seru," tandasnya.

Ia juga mempertanyakan kebijakan yang memberi status Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada pihak swasta dalam proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti ini.

"Swasta kok dikasih status PSN, mikir dong," timpalnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam dugaan pemalsuan dokumen pertanahan di wilayah pagar laut Tangerang, Banten.