Kerugian Demo hingga Perusakan Fasilitas Publik Capai Rp 900 M, Nilainya Masih Jauh Lebih Kecil dari Korupsi Pertamina

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan anggaran senilai Rp 900 miliar untuk memperbaiki fasilitas yang rusak akibat aksi demonstrasi.

Menteri PU, Dody Hanggodo dalam keterangannya menyebut nilai tersebut berlaku untuk biaya perbaikan berlaku untuk seluruh Indonesia.

“Biayanya total (perbaikan) seluruh Indonesia kemarin kita hitung, hampir sekitar Rp 900 miliar. Hampir ya, total Rp 800 sekian. Mulai dari ringan, berat dan sedang," ungkapnya dikutip Rabu (3/9/2025).

Dia melanjutkan perbaikan akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 6 bulan tergantung kerusakan yang diperkirakan berdampak ke 19 provinsi.

“Kalau susah sampai berat mungkin sekitar 6 bulanan lah, kalau berat. Kalau sedang mungkin bisa 3-4 bulan, kalau ringan ya cepat,” jelasnya.

Nilai ini kemudian dibandingkan dengan mega korupsi Pertamina yang nilainya jauh lebih tinggi yakni sebesar 285 T.

18 tersangka telah dijadikan sebagai tersangka karena merugikan negara. Korupsi tata kelola minyak produk mentah dan kilang Pertamina ini berlangsung sejak 2018-2023.

Nama besar yang disebut-sebut tak pernah tersentuh hukum era SBY hingga Jokowi adalah Riza Chalid.

Dia merupakan salah satu tersangka yang melancarkan penyewaan terminal BBM padahal tidak dibutuhkan.

Empat tersangka yakni Alfian Nasution, Hanung Budya Yuktyanta, Mohammad Riza Chalid, dan Gading Ramadhan Joedo. (Elva/Fajar).