Makin Panas, Ruslan Buton Desak Ketua KPK Tangkap Jokowi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pekan lalu, Kamis 2 Oktober 2025, ratusan massa yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) menggeruduk Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan.

Mereka menuntut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diadili dan ditangkap atas berbagai tuduhan kasus tindak pidana korupsi.

Sejumlah tokoh politik nasional ikut dalam aksi geruduk KPK tersebut. Mereka selama ini memang dikenal lantang bertolak belakang dengan Jokowi.

Salah satu pelaku aksi adalah Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton yang menilai Jokowi telah terindikasi terlibat korupsi selama masa pemerintahannya.

“Kita sama-sama tahu bahwa Jokowi sudah cukup bukti sangat besar di negeri ini," ujar Ruslan dikutip pada Rabu (8/10/2025).

"Negara ini menjadi porak-poranda karena aksi korupsinya selama sepuluh tahun,” tambahnya.

Ruslan juga menyinggung ketua KPK, yang menurutnya harus tetap menjalankan tugas secara profesional meskipun ia terpilih pada masa pemerintahan Jokowi.

“Maka ketua KPK tidak ada alasan, meskipun kita semua tahu bahwa dia adalah produknya Jokowi. Tapi bukan itu menjadi alasannya untuk dia tidak menangkap Jokowi,” sebutnya.

Ruslan menegaskan, jika pimpinan KPK memiliki jiwa kenegarawanan, maka lembaga antirasuah itu harus bertanggung jawab menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Kalau dia seorang negarawan, maka ketua KPK harus bertanggung jawab,” kuncinya.

Senada dengan itu, Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi menyebut hukum di Indonesia benar-benar hancur selama Jokowi berkuasa 10 tahun lamanya.