5 days ago
12
Muannas Alaidid dan Said Didu (kolase foto)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Konsultan hukum proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Proyek Strategis Nasional (PSN), Muannas Alaidid, menuding bahwa isu pagar laut merupakan bagian dari upaya politisasi yang dilakukan oleh kelompok anti Jokowi.
Dikatakan Muannas, polemik ini sengaja digoreng oleh pendukung Anies Baswedan serta Muhammad Said Didu beserta para pendukungnya.
"Dimotori pendukung Anies, Said Didu, dan buzzernya, fakta tanah rakyat yang terabrasi diframing sebagai sertifikat laut," ujar Muannas di X @muannas_alaidid (30/1/2025).
Ia menegaskan bahwa narasi yang berkembang di media sosial telah menyesatkan opini publik.
"Kebohongan yang diulang-ulang di medsos inilah cara yang mereka lakukan berulang-ulang," cetusnya.
"Harapannya agar nanti dianggap sebagai kebenaran, benar seolah ada laut disertifikat," sambung dia.
Menurutnya, negara seharusnya hadir untuk membantu rakyat yang terdampak, bukan justru dijadikan alat untuk menyerang pemerintahan Jokowi.
"Justru negara harusnya bantu hadir dan beri kompensasi ke rakyat," sebutnya.
Muannas juga menilai bahwa isu ini sengaja dimainkan untuk mengadu domba hubungan antara Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
"Semua framing politik dilakukan untuk mengadu domba hubungan antara Prabowo dan Jokowi," Muannas menuturkan.
Muannas bilang, hal itu dilakukan pihak anti Jokowi karena sertifikat lahir di eranya. Sehingga menjadikannya sebagai bulan-bulanan publik.
"Padahal surat girik-girik kepemilikan tambak itu sudah dipegang rakyat puluhan tahun lalu di masa Soeharto," tandasnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
