
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden ke-7 Jokowi angkat suara terkait korupsi oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina. Mengingat periode korupsinya bertepatan saat ia menjabat.
Jokowi menjabat sejak 2014 hingga 2024. Sementara korupsi tersebut, menurut Jaksa Agung 2018-2023.
Meski begitu, Jokowi mengatakan Pertamina bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sembarangan. Sebuah perusahaan plat merah yang besar.
"Pertamina, ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada,” kata Jokowi ke wartawan saat ditemui di Sumber, Banjarsari, Kamis (6/3/2025).
Di dalam tubuh Pertamina, ia menyebut strukturnya lengkap.
“Manajemen ada yang namanya direksi, dirut, dan direksi dan ada juga pengawasan, juga komisaris," terangnya.
Para pejabat yang menempati posisi tersebut, kata dia juga tak dipilih sembarang. Ada mekanismenya.
"Yang semua itu dipilih lewat proses yakni proses TPA, dilihat Menteri BUMN, Menteri ESDM, lewat TPA baru masuk ke saya. Tidak bisa semua secara ujug-ujug (dadakan). Karena ini menyangkut pengelolaan aset yang besar sekali," ungkapnya
Pada dasarnya, ia bilang sistem Pertamina ketat. Namun tak menutup penyelewengan terjadi.
"Dan seluruh produk Pertamina yang saya tau semua telah diverifikasi, dicek, diberi kelayakan untuk dijual oleh Migas. Semua ada proses, produknya juga ada proses, semua dites, dicek, semua, tapi apapun semua penyelewengan bisa saja terjadi," tuturnya.
Soal apakah ada kecurigaan dari pihaknya selama menjabat. Ia mengaku tidak ada.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: