Nikmati Efisiensi Anggaran, Hakim Harus Jalan Kaki 6 Bulan karena Tunjangan Transportasi Dipangkas

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Tunjangan transportasi untuk para hakim hanya teralokasi selama 6 bulan saja. Keterbatasan tunjangan transportasi hakim ini imbas efisiensi anggaran di Mahkamah Agung (MA).

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan pun menanggapi pemaparan MA soal tunjangan transportasi hakim hanya untuk 6 bulan pertama tahun 2025 dengan berseloroh.

Hinca Panjaitan berkelakar menyebut tunjangan transportasi hakim yang hanya tersedia untuk 6 bulan membuat para hakim harus berjalan kaki sebagai dukungan efisiensi anggaran.

"Kami tadi berbisik ini, (soal efisiensi) Mahkamah Agung, karena (efisiensi) tunjangan untuk transportasi hakim hanya 6 bulan. Itu artinya 6 bulan lagi jalan kaki ini, kalau kita baca linier begitu," kata Hinca, dalam rapat kerja bersama mitra Komisi III DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Dengan anggaran kementerian dan lembaga terbatas, sehingga harus melakukan efisiensi, Hinca mengaku tetap mendukung kebijakan sekaligus instruksi Presiden Prabowo.

Terutama efisiensi anggaran delapan mitra Komisi III DPR RI. Hinca menilai menteri dan kepala lembaga paling memahami kondisi dapur masing-masing, sehingga mengetahui program yang dapat dipangkas atau terkena efisiensi anggaran.

Sekretaris MA, Sugiyanto mengaku Mahkamah Agung juga terdampak efisiensi anggaran. Total anggaran yang diblokir pemerintah mencapai Rp2,28 triliun.

Dari total anggaran tersebut, Sugiyanto menyebut anggaran blokir efisiensi yang terbesar yakni Rp1,93 triliun. Selanjutnya blokir perjalanan dinas Rp253,4 miliar, dan blokir data dukung Rp104 miliar. (*)