
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Banyak aktivis yang ditahan buntut demo rusuh di sejumlah kota besar Indonesia, termasuk Makassar, membuat Prof. Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan pentingnya menempuh perlawanan lewat jalur hukum, bukan dengan tindakan anarkis.
Hal ini diungkapkan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) usai menemui 13 tahanan demo rusuh yang ditahan di Polda Sulsel, Rabu (10/9/2025).
Awalnya, Yusril meminta agar publik tidak menarik asumsi bahwa ada perselisihan antara dirinya dan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, atas statement sebelumnya.
"Kan seolah-olah seperti saya dengan Delpedro itu kayak orang musuhan begitu. Enggak ada itu. Kami ini aparat penyelenggara negara, beliau-beliau itu rakyat. Kedudukan kita itu setara," ujar Yusril kepada awak media.
"Kebetulan aja sekarang saya jadi menteri. Ini (Menunjuk Irjen Pol Rusdi Hartono) beliau jadi Kapolda. Besok-besok kalau beliau pensiun, saya berhenti atau saya tidak aktif lagi, kan kita udah jadi orang biasa juga," tambahnya.
Dikatakan Yusril, penangkapan terhadap perusuh yang berujung pada pengerusakan dan pembakaran itu merupakan bagian dari menjalankan amanat.
“Jadi ketika kita menjalankan amanat itu, kita enggak perlu sewenang-wenang, gagah-gagahan, hebat-hebatan. Kita kan sedang diberi amanat. Besok orang lain lagi yang dikasih amanat,” ucapnya.
Yusril menegaskan dirinya sudah terbiasa menghadapi dinamika hukum, baik sebagai pejabat maupun pribadi.
“Saya pernah jadi menteri kehakiman, menegakkan hukum. Saya pernah jadi tersangka. Dan saya hadapi. Anda masih ingat saya lawan Jaksa Agung dulu? Gimana akhirnya?” bebernya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: