7 hours ago
6
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menegaskan bahwa penugasan prajurit TNI aktif ke dalam jabatan sipil harus memiliki irisan dengan fungsi pertahanan.
Dikatakan Rachland, ada sejumlah bidang di luar militer yang tetap berkaitan erat dengan tugas pertahanan negara.
"TNI aktif ditugasi ke dalam jabatan birokrasi sipil itu ada syaratnya. Jabatan itu harus memiliki irisan dengan fungsi TNI, yaitu pertahanan," ujar Rachland di X @rachlandnashidik (16/3/2025).
Ia menyoroti bahwa reformasi pasca-Orde Baru berlandaskan trauma politik akibat kekerasan di masa lalu, sehingga mendorong pemisahan total TNI dari berbagai aspek, termasuk politik, keamanan, dan ekonomi. Namun, ia menilai bahwa tidak semua langkah itu tepat.
Rachland menekankan bahwa pemisahan TNI dari politik dan bisnis adalah keputusan yang benar, tetapi dalam aspek pengelolaan keamanan, ada hal yang perlu dievaluasi.
Ia mencontohkan penanggulangan kejahatan transnasional seperti terorisme dan narkoba, yang menurutnya masih memiliki irisan dengan tugas pertahanan TNI.
"Jadi bila perwira TNI aktif ditugasi di badan anti-terorisme atau badan anti-narkoba, misalnya, apa masalahnya?" lanjutnya.
Dalam pernyataannya, Rachland juga mengkritik dominasi kepolisian dalam pengelolaan keamanan nasional pascareformasi.
Rachland menilai bahwa pemisahan mutlak antara TNI dan keamanan telah menimbulkan masalah baru, seperti dugaan penyalahgunaan wewenang polisi dalam politik dan bisnis.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
