
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Eks sekertaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memberikan respon terkait rencana kenaikan tarif Ojek Online (Ojol).
Lewat cuitan di media sosial X pribadinya, Said Didu mengaku terkejut dengan salah satu kebijakan yang kemungkinan dihadirkan.
Pasalnya, ada kemungkinan potongan aplikasi akan dibebankan langsung ke konsumen.
“Haaaaa,” tulisnya dikutip Minggu (6/7/2025).
“Penurunan potongan aplikasi dibebankan ke konsumen ?,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengkaji kemungkinan potongan biaya aplikasi ojek online atau ojol dari 20 persen menjadi 10 persen.
Kajian ini berangkat tuntutan pengemudi ojol beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan, pihaknya sangat hati-hati dalam memutuskan keputusan potongan aplikasi ini. Sebab, ekosistem yang terbangun dari aplikasi ini sangat kompleks.
“Terkait pemotongan (biaya aplikasi) 10 persen, ini juga kami sedang mengkaji dan mensurvei, karena seperti tadi disampaikan bahwa ekosistem yang terbangun dari ojek online ini sungguh-sungguh banyak sekali Pak,” ujar Aan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Lebih jauh, untuk mitra ojek online sendiri ada lebih dari 1 juta, kemudian pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sudah ada di dalam ekosistem tersebut sekitar 25 juta.
Karena itu, sambung Aan, Kemenhub mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan terkait potongan aplikasi ini.
Aan juga menekankan pihaknya berusaha menjaga iklim yang baik antara mitra dan aplikator.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: