1 week ago
8
Said Didu. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik tajam terhadap Presiden ke-7 RI, Jokowi.
Kali ini, ia menyinggung peran Jokowi dalam polemik PIK2 (Pantai Indah Kapuk 2), sebuah proyek yang tengah menjadi sorotan publik.
Said Didu mengingatkan bahwa jika masyarakat tidak segera bertindak atau tetap diam terhadap situasi yang terjadi, maka Indonesia bisa kehilangan kendali atas aset-aset strategisnya.
"Jika kita terlambat sedikit saja atau saat ini kita masih diam, maka Indonesia sudah habis dijual oleh Jokowi," kata Said Didu di X @msaid_didu (28/1/2025).
Sebelumnya diketahui, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan dan menertibkan persoalan tersebut.
Hal ini dilakukan demi memastikan ruang laut dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan, guna melindungi kesejahteraan masyarakat.
Titik menegaskan hal tersebut saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke lokasi pagar laut di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).
“Laut bukanlah milik perorangan atau korporasi, tetapi milik kita semua. Jadi, siapa pun yang melanggar hukum, mengkavling tanpa izin, harus ditertibkan. Komisi IV DPR akan terus mengawal hal ini,” kata Titiek.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat HGB dan SHM yang diduga melanggar hukum.
“Siapa sebenarnya pemilik pagar laut ini? Siapa pun yang menancapkan pagar itu, harus mencabutnya sendiri. Jika tidak, maka mereka harus bertanggung jawab atas biaya pencabutan yang dilakukan oleh aparat,” tegasnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
