SBY Bilang TNI Aktif Harus Mundur Jika Ingin Gabung di Pemerintahan, Benny K Harman: Ini Perintah Reformasi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrat, Benny K. Harman, menegaskan pentingnya netralitas TNI dan Polri dalam pemerintahan.

Ia merespons pernyataan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mengingatkan bahwa prajurit TNI aktif harus mundur jika ingin bergabung dalam pemerintahan.

"SBY mengingatkan TNI aktif harus mundur jika masuk pemerintahan," ujar Benny di X @BennyHarmanID (24/2/2025).

Dikatakan Benny, pernyataan SBY sejalan dengan tuntutan gerakan reformasi yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan jika Indonesia ingin menjadi negara demokrasi modern.

"Aturan yang sama mestinya berlaku juga untuk Polri aktif, harus mundur jika ingin menduduki jabatan di luar institusi kepolisian termasuk pemerintahan," ucapnya.

Benny menyoroti fenomena di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, di mana banyak jenderal polisi aktif ditempatkan di berbagai institusi pemerintahan.

"Pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi banyak Jendral Polisi aktif ditempatkan di institusi pemerintahan," tukasnya.

Benny bilang, keharusan anggota TNI dan Polri untuk mundur sebelum masuk pemerintahan adalah bagian dari amanat utama reformasi.

Baginya, hal ini menjadi syarat mutlak agar demokrasi di Indonesia dapat berkembang secara sehat dan sesuai prinsip pemerintahan sipil.

"Keharusan TNI dan Polri aktif untuk mundur jika masuk pemerintahan adalah perintah utama reformasi," kuncinya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menegaskan pentingnya netralitas prajurit TNI aktif dalam politik.